451 ASN PPPK Resmi Dilantik di Lingga, Wabup Novrizal: Jangan Noda Amanah dengan Kemalasan
Lingga (KGK) – Pemerintah Kabupaten Lingga secara resmi menyerahkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga sekaligus melantik 451 Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Tahap II. Kegiatan tersebut digelar di Halaman Kantor Bupati Lingga, Senin (6/10/2025).
Pelantikan ini terdiri dari 384 tenaga teknis, 47 tenaga kesehatan, dan 17 tenaga guru yang resmi diangkat menjadi ASN PPPK Kabupaten Lingga.
Wakil Bupati Lingga, Novrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lingga terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Hari ini kita kumpulkan Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka penyerahan petikan surat keputusan pengangkatan ASN PPPK Tahap II. Ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa setiap PPPK yang lulus wajib dilantik dan diambil sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing,” ujar Wabup Lingga Novrizal.
Ia menegaskan agar seluruh ASN PPPK yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan disiplin.
“Kami masih menemukan oknum PPPK yang tidak masuk kantor dan mencederai semangat disiplin ASN. Ke depan, kami tidak akan segan mengambil tindakan berupa surat teguran bahkan pemberhentian,” tegasnya.
Wabup juga berharap para ASN PPPK yang baru dilantik dapat menjadi aparatur yang berintegritas, loyal, dan inovatif dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, menegaskan bahwa ASN PPPK Tahap II memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PPPK Tahap I maupun PNS.
“Setelah pelantikan ini, Bapak dan Ibu sudah resmi menjadi ASN PPPK Kabupaten Lingga. Silakan memakai seragam PDH, atribut, dan akan mendapatkan tunjangan seperti PNS lainnya. Bekerjalah dengan penuh semangat, loyalitas, dan amanah agar menjadi berkah bagi kita semua,” ujarnya.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lingga berharap seluruh ASN PPPK dapat memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju birokrasi yang lebih profesional dan responsif. (O.P)
