Pemkab Lingga Pastikan Kontrak PPPK Berlanjut, Diperpanjang hingga Empat Tahun
Lingga (KGK) – Pemerintah Kabupaten Lingga berencana memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kerjanya berakhir pada Februari 2026. Perpanjangan tersebut direncanakan berlangsung selama empat tahun penuh.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, mengatakan kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui rapat internal pemerintah daerah.
“PPPK kita tetap disambung, nanti akan dilakukan rapat. Kontrak mereka direncanakan diperpanjang selama empat tahun,” kata Armia, Senin (15/12/25).
Saat ini, gaji PPPK di lingkungan Pemkab Lingga masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Armia menjelaskan perpanjangan kontrak ini dilakukan setelah PPPK menjalani masa percobaan selama satu tahun. Namun, tidak semua PPPK akan otomatis diperpanjang.
“Karena satu tahun ini masa percobaan, mungkin ada sebagian yang tidak kita perpanjang. Ada yang tidak masuk kerja dan ada juga yang sudah pensiun,” ujarnya.
Ia menambahkan, perpanjangan kontrak dalam jangka waktu lebih panjang bertujuan memberikan kepastian ekonomi bagi PPPK. Pemkab Lingga bahkan berencana menjalin kerja sama dengan pihak perbankan agar PPPK dapat mengakses fasilitas pinjaman.
“Pemkab akan bekerja sama dengan bank supaya mereka bisa meminjam. Kita lihat hari ini mereka tidak punya aset, gaji habis begitu saja,” katanya.
Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Dengan perpanjangan kontrak, PPPK diharapkan dapat bekerja lebih fokus dan memiliki jaminan kehidupan yang lebih baik.
“Perpanjangan empat tahun ini agar PPPK lebih terjamin kehidupannya,” ujarnya.
Armia berharap pembiayaan gaji PPPK tetap didukung oleh pemerintah pusat. Ia mengakui Pemkab Lingga akan kesulitan jika seluruh pembiayaan harus ditanggung melalui APBD.
“Untuk 2026 masih dibiayai APBN. Mudah-mudahan tahun berjalan juga tetap APBN, karena kalau APBD kita akan agak sulit,” pungkasnya. (O.P)
