Musrenbang Kecamatan Katang Bidare Menutup Rangkaian Musrenbang Kabupaten Lingga
Lingga (KGK) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Katang Bidare resmi menjadi penutup rangkaian Musrenbang di 13 kecamatan se-Kabupaten Lingga.
Kegiatan ini berlangsung di aula SMA Negeri 1 Katang Bidare, Desa Benan, pada Kamis (6/2/2025) dan dibuka oleh Bupati Lingga yang diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd.
Musrenbang di Kabupaten Lingga telah berlangsung secara estafet sejak 13 Januari 2025, dimulai dari Kecamatan Lingga. Kecamatan Katang Bidare menjadi titik akhir dari rangkaian kegiatan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan daerah.
Camat Katang Bidare, Kimat Awal, dalam sambutannya menyampaikan beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, antara lain buruknya sinyal telekomunikasi, tingginya harga tiket kapal menuju Tanjungpinang, serta terbatasnya akses masyarakat untuk menghadiri langsung kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Kabupaten, Daik Lingga.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekonomi Pembangunan, Zainal Abidin, mengajak masyarakat dan pemerintah kecamatan untuk menyusun usulan prioritas yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia menegaskan bahwa sistem ini memungkinkan usulan yang belum terlaksana tetap tercatat dan dapat diprioritaskan di tahun berikutnya.
“Terkait permasalahan sinyal di Kecamatan Katang Bidare, saya sudah berbicara langsung dengan Kadis Kominfo. Benan termasuk dalam prioritas utama untuk peremajaan dan perluasan jaringan tahun ini,” ungkap Zainal, yang disambut tepuk tangan dari peserta yang hadir.
Mengenai harga tiket dan akses ke Daik, Zainal mengakui perlunya evaluasi dan penyesuaian ulang
“Hari ini hadir Kabid Darat Dinas Perhubungan, semoga kita bisa menemukan solusi terbaik dalam forum ini,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Barenlitbang beserta tim, perwakilan kepala OPD, Camat Katang Bidare, kepala desa dan BPD, Forkopincam, PKK kecamatan dan desa, kepala sekolah, PLN, pendamping desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (Ockt)
